Oleh : A Fatih Syuhud
Banjarmasin Post, Jumat, 01 Oktober 2004 02:17
Palestina dan Irak, dua tanah leluhur yang memiliki kaitan historik, sangat erat dengan Nabi Ibrahim –Nenek moyang dari tiga agama langit yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, bermigrasi dari Mesopotamia menuju yang sekarang disebut dengan Palestina 4.000 tahun lalu— berada dalam kondisi kacau balau.
Keduanya terbakar, menderita dari kekerasan dan terorisme yang ekstrim. Pasukan koalisi di Irak dan pasukan pertahanan Israel di Palestina, sedang berkompetisi satu sama lain dalam menimbulkan kerusakan maksimum atas perlawanan resistansi untuk kemerdekaan tanah mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan, tidak ada seorang pun dalam posisi pembuat kebijakan di kedua tempat itu memiliki ide sekecil apa pun tentang bagaimana harus menghentikan kekacauan dan kembali ke jalan damai serta memecahkan isu kompleks yang ada.Di antara reruntuhan rumah yang dihancurkan di Jalur Gaza dan di kawasan lain di Palestina, terletak puing rencana perdamaian yang dikenal dengan road map (Peta Jalan). Peta jalan merupakan satu-satunya harapan bagi Palestina, maka cukup pantas apabila mereka merasa frustrasi atas kematiannya. Akan tetapi, bagi Israel selalu terdapat banyak opsi dan sedikitnya warga Yahudi di Israel tidak akan meneteskan air mata atas runtuhnya proses damai yang memang tidak pernah eksis itu.
Ini bukan berarti, Rakyat Israel tidak menghendaki perdamaian. Mereka ingin hidup dalam kondisi di mana mereka tidak merasa ketakutan setiap kali menaiki bis dan memasuki restoran.
Di sisi lain, Rakyat Palestina harus hidup dari satu rancangan damai ke rancangan damai berikutnya. Dari perdamaian Reagan, kesepakatan Oslo, perdamaian Clinton, Peta Jalan damai-nya Bush, penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza (Gaza disengagement) sampai usaha damai berikutnya, yang untuk itu mereka harus menunggu terpilihnya presiden Amerika berikutnya.
Sementara Israel dan AS menyalahkan Palestina, karena tidak mengimplementasikan kewajiban dalam berbagai rancangan damai tersebut. Rencana penarikan mundur
Israel dari Gaza, merupakan kebijakan unilateral pemerintah Israel. Implementasinya sama sekali tidak terikat dengan apa pun yang dilakukan Palestina.
Karena pemerintahan AS di Washington saat ini berkoordinasi dengan pemerintah Israel, memiliki rencana demokratisasi Timur Tengah, maka pantas disebut di sini bahwa pemerintah kedua negara ini memiliki sebuah penafsiran demokrasinya sendiri. Di
Israel, rencana penarikan Israel dari Gaza diveto oleh partai Likud, partainya Perdana Menteri Ariel Sharon. Dari anggota Likud, hanya 40 persen yang setuju sedang 60 persen menolak.
Menlu AS Colin Powell, bahkan menyinggung asumsi ini dalam jumpa persnya di Markas PBB beberapa minggu lalu, menyusul pertemuan kelompok yang disebut Quartet. Akan tetapi karena pandangan khusus tentang demokrasi, Sharon memilih untuk meminta pendapat dari
dua persen Rakyat Israel. Tentunya akan lebih demokratik apabila berkonsultasi dengan seluruh Rakyat Israel.
Sharon menyatakan secara publik, motivasinya di balik rancangan Gaza itu bukan sebagai langkah pertama menuju implementasi Peta Jalan. Tetapi hanya bertujuan, mengurangi teror dan menjamin keamanan maksimum bagi warga Israel. Ia menambahkan, tujuannya
adalah ‘memberi pelajaran’ kepada Palestina dan mengakhiri mimpi terbentuknya Negara Palestina.
Yasser Arafat tidak begitu gemilang dalam bernegosiasi sebelum menyepakati perjanjian Oslo. Ia sebenarnya dan semestinya dapat melakukan bargaining yang lebih baik. Arafat telah mencoba hal itu ketika kesepakatan pertama rampung untuk implementasi Oslo. Israel menawarkan penarikan mundur hanya dari Gaza pada fase pertama, tetapi Arafat bersikeras agar Israel menarik mundur dari sedikitnya satu kota di Tepi Barat. Inilah, bagaimana kesepakatan dicapai dalam soal Gaza plus Jericho.
Tuntutan agar Arafat mengundurkan diri makin lama semakin vokal. Arafat sebenarnya dapat memanej kawasan yang berada di bawah pengawasannya, sekaligus proses negosiasi dengan Israel. Barangkali akan lebih baik kalau seandainya ia bereaksi berbeda pada tawaran damai Bill Clinton. Sekali pun setelah itu ia harus mengesahkan Inisiatif Geneva (IG), sedikitnya sebagai basis negosiasi berikutnya.
Bagaimanapun, IG dinegosiasikan oleh salah satu sejawat dekatnya dengan Yossi Beillin, seorang juru damai Israel, yang telah menyusun kerangka kerja sebelumnya untuk sebuah solusi berbagai isu yang kompleks dan emosional dengan Abu Mazen, perdana menteri pertama Otoritas Palestina.
Arafat memang belum menampakkan kualitas seorang negarawan. Akan tetapi mengacuhkan relevansi Arafat dan hendak mengeliminasinya secara fisik, juga bukan tindakan seorang negarawan. Arafat, bagaimana pun, merupakan sebuah realitas dalam konteks politik
kawasan itu. Ia hendaknya dibuat sebagai bagian dari solusi, bukan diperlakukan sebagai bagian dari masalah.
Tentang Sharon, setelah memperoleh Deklarasi Balfour kedua dari Bush dalam bentuk sebuah surat, ia merasa sangat bebas untuk bertindak semaunya. Sikap penentangan ringan dari sekutu Amerikanya sama sekali tidak membuatnya merasa terganggu.
Di Irak, otoritas pendudukan berusaha keras mencari jalan pulang yang bermartabat. Ini bukan soal menghentikan kerugian dan kehilangan. Akan tetapi berlanjutnya pendudukan, mengubah Irak menjadi pusat terorisme global. Pasaran minyak menjadi rentan. Penarikan mundur akan disoraki kalangan teroris sebagai sebuah kemenangan. Akan tetapi di sisi lain, meneruskan pendudukan akan memakan biaya lebih mahal dalam segi jumlah korban tentara koalisi, mengikis posisi politik mereka di kawasan itu dan memperkuat terorisme.
Saat ini, tidak ada indikasi Amerika siap untuk mengalihkan kedaulatan penuh pada rakyat Irak. Antara lain karena alasan gengsi dan adanya kenyataan bahwa tidak adanya pemimpin Irak, yang dapat diterima oleh seluruh Rakyat Irak, kepada siapa kedaulatan itu dapat diserahkan. Tidak jelas bagaimana tokoh PBB sekaliber Lakhdar Brahimi akan berhasil menyatukan berbagai kelompok di Irak dalam sebuah pemerintahan transisi yang akan memimpin negara itu dengan kredibilitas tinggi.
Adalah krusial bagi otoritas pendudukan untuk melepaskan semua ambisinya guna melegitimasi kehadiran mereka di Irak, baik secara militer maupun politis,
apabila mereka memang serius untuk mengalihkan kedaulatan. Konsekuensinya, dalam memperoleh kesan penarikan mundur yang bermartabat bagi mereka sendiri. Berbagai usaha membujuk pemerintah transisi untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan AS dan
Inggris, meminta mereka untuk tetap tinggal di Irak, akan dilihat sebagai pendudukan dengan nama baru.
Bahkan, pemerintahan transisi tidak akan mendapatkan legitimasi di mata Rakyat Irak apabila pasukan koalisi memperpanjang tinggalnya di Irak dengan berbagai cara
dan alasan. PBB harus tegas dan waspada agar tidak terperangkap pada manuver semacam itu. Apabila Irak memerlukan bantuan luar dalam bidang keamanan, hal itu hendaknya diberikan oleh sebuah kelompok negara baru yang tidak termasuk anggota koalisi yang ada saat ini.
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India