Amerika dan Islam Liberal

Oleh A. Fatih Syuhud
Harian Pelita, 11 Juli 2005

Kebijakan Amerika terhadap dunia Islam saat ini pada dasarnya ditentukan oleh apa yang digambarkan neokonservatif Pentagon sebagai perang melawan teror. Pendekatan yang menuntun kebijakan ini adalah untuk mempromosikan apa yang dianggap sebagai kepentingan AS, walaupun hal ini diungkapkan dalam retorika yang manis seperti demi melindungi demokrasi, nilai-nilai universal dan hak-hak asasi manusia (HAM). Hal ini terlihat jelas dalam dokumen tebal yang baru-baru ini dirilis oleh think tank sayap kanan yang sangat berpengaruh, RAND Corporation, yang disiapkan khusus untuk angkatan udara (AU) AS.

Dokumen setebal 525 halaman, berjudul The Muslim World After 9/11, itu menggarisbawahi strategi AS yang akan mengurangi kondisi yang dapat menciptakan ekstremisme politik dan agama dan sikap anti-AS di kalangan komunitas Muslim dunia.

Dokumen ini cukup jelas dalam mengidentifikasi dan memaparkan adanya perbedaan etnik, ideologi, sektarian dan kultur di kalangan Muslim; sebuah lompatan dari sikap standar barat selama ini yang selalu melihat Islam dan Muslim sebagai homogen dan monolitik. Selain itu, ia juga membahas secara detail sejumlah faktor ekonomi, sosial dan politik yang cukup kompleks yang telah mengakibatkan ekstremisme Islam di sejumlah negara Muslim dan menekankan bahwa ekstremisme tidaklah intrinsik hanya pada Islam. Pembahasan soal ini cukup menarik, walaupun penyebutan peran kunci Barat, dan khususnya Amerika, atas bangkitnya ekstremisme Islamis tampak sengaja dihindari.

Sayangnya dokumen ini kurang komprehensif dalam menawarkan solusi menghadapai tantangan ekstremisme Islam dan memperbaiki hubungan antara dunia Islam dan Barat. Dikatakan bahwa kebijakan Amerika di dunia Islam tidak ada yang salah. Hampir semua kesalahan atas terjadinya keretakan hubungan antara Barat dan dunia Islam dibebankan pada umat Islam, khususnya kelompok ekstremis dan teroris, yang digambarkan sebagai sosok yang inheren jahat dan anti-Amerika. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan AS adalah mencari jalan untuk menetralisir kalangan ekstremis dengan bantuan Muslim moderat, tanpa perlu membuat perubahan struktrual apapun dalam segi kebijakan ekonomi, politik dan strategi.

Hal ini menjelaskan, sebagai contoh, mengapa dokumen ini tidak menyebut perlunya solusi adil atas konflik Irael-Palestina atau mengakhiri pendudukan atas Irak sebagai keharusan menuju perbaikan hubungan antara Amerika dan dunia Islam serta untuk mengalahkan pengaruh ekstremis.

Dengan menganggap problema ekstremisme sebagai murni diciptakan oleh Islamis jahat, maka dokumen ini hanya terfokus pada isu ekstremisme atas nama Islam sementara tak satupun menyebut ekstremisme lain yang tidak kecil yang dilakukan oleh fundamentalis Yahudi dan Kristen. Laporan ini juga tidak menyebut sama sekali dukungan Amerika atas Islamis radikal pada masa lalu (seperti di Afghanistan untuk melawan Soviet) atau atas kelompok Muslim konservatif dalam upaya mengalahkan pengaruh kalangan kiri, nasionalis dan anti-imperialis.
Dokumen ini cukup gamblang mengakui bahwa rezim otoritarian di sejumlah besar negara Muslim telah memberikan kondisi subur bagi tumbuhnya Islamis radikal untuk bangkit dan berkembang sebagai gerakan oposisi. Namun demikian, ia tidak memberikan satu kritik pun atas dukungan konsisten AS pada rezim-rezim otoritarian tersebut. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa ketergantungan tinggi kalangan diktator pada dukungan Amerika untuk bisa bertahan justru membuat mereka lebih dapat diandalkan sebagai aliansi AS dibanding tokoh populer terpilih.

Dokumen ini menganjurkan agar AS membangun hubungan militer yang erat dengan negara-negara kunci, karena militer akan tetap menjadi garis depan dalam perang kontraterorisme. Ia memberi contoh Indonesia, Pakistan dan Turki sebagai bukti. Kalangan elit pro-Amerika di ketiga negara ini terkenal dengan pelanggaran HAM-nya, namun mereda dipuji AS karena berhasil menciptakan kondisi sekular. Begitulah retorika AS dalam mempromosikan demokrasi di dunia Islam.

Dokumen ini juga menganjurkan AS agar menciptakan dan mendukung jaringan Islam liberal yang terdiri dari Muslim moderat internasional yang nantinya dapat menantang legitimasi klaim kalangan Islamis radikal untuk berbicara atas nama Islam, dan menawarkan sebuah pemahaman agama yang liberal.

Dokumen ini mengingatkan bahwa kelompok Islam liberal mungkin kekurangan sumber dana yang diperlukan untuk membentuk jaringan besar dan karena itu meminta AS untuk mendanai berbagai aktivitas kalangan ini.

Tentu saja kalangan Islam liberal yang hendak dibantu tersebut diharapkan untuk memfokuskan kritik mereka pada kalangan Islamis radikal, dan mungkin, diminta untuk tetap diam manis dalam berbagai kesalahan kebijakan luar negeri AS, atau kehilangan bantuan dana sebagai taruhannya.

Perlunya menghancurkan jaringan radikal dan sistem pendukungnya secara konstan ditekankan, walaupun tidak membuat perbedaan jelas antara gerakan pembebasan yang berjuang melawan diktator lokal atau Amerika atau imperialisme Israel di satu sisi, dan kelompok radikal murni di sisi lain. Seluruh gerakan dan kelompok yang tampak anti-Amerika atau anti-Israel secara kolektif dicap sebagai teroris.

Dengan menutup mata pada isu kunci ekonomi dan politik yang melibatkan ketidakmesraan hubungan kompleks antara AS dan dunia Islam, dan dengan membebankan seluruh kesalahan hanya pada ekstremis Muslim, maka dokumen itu menghadirkan perspektif berat sebelah. Paket yang ditawarkan dokumen itu tampaknya tidak mungkin dapat membuat hubungan Barat dan dunia Islam menjadi mesra.[]

* Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Artikel Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.