Senjata Terakhir Bush

A. Fatih Syuhud *
Koran Tempo, Kamis, 8 April 2004

Segalanya tampak semakin suram buat George W. Bush. Sejumlah argumen yang dibuat olehnya dan kalangan pejabatnya dalam menginvasi Irak dan mempertahankan negara melawan aksi teror Hal ini jelas sangat mengganggu ketenangan seorang Presiden yang telah mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menahan dan mengalahkan musuh-mush negara melalui penggunaan instrumen militer yang agresif sebagai perhiasan dalam usaha terpilihnya kembali dalam pemilu mendatang.

Pada 25 Maret, mantan ketua kontraterorismenya, Richard Clarke, membuat pernyataan yang sangat mengagetkan dan merusak ketika bersaksi dihadapan komisi bipartisan yang menginvestigasi serangan teroris ke Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001. Dia menyatakan dengan tegas bahwa ia telah mengirim sebuah memo pada Condoleezza Rice, Penasihat Keamanan Nasional, memperingatkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan untuk menghadapi ancaman terorisme belum mencukupi. Ia mengirim memo ini pada 4 September 2001 – seminggu sebelum serangan pada gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Virginia utara.

Problema semakin berat bagi pemerintahan Bush karena Clarke juga menulis sebuah buku, Against All Enemies, di mana dia dengan penuh semangat berpendapat bahwa pemerintahan Bush telah gagal memfokuskan diri pada ancaman Al Qaidah yang dihadapi AS dan kepentingan globalnya. Lebih buruk lagi, Clarke menambahkan dalam bukunya bahwa obsesi pemerintahan Bush pada Irak dan Saddam Hussein secara signifikan telah mengurangi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada ancaman Al Qaidah yang lebih berbahaya dan mendesak.

Gedung Putih, tentu saja, berusaha menggambarkan Clarke sebagai individu partisan dan pegawai yang tidak puas. Akan tetapi, strategi ini tidak mungkin berhasil.

Kritik Clarke atas obsesi berlebihan pemerintahan Bush atas Irak terjadi pada saat yang sangat tidak tepat. Baru beberapa minggu lalu, David Kay, mantan pejabat Central Intelligence Agency (CIA) dan inspektur senjata di Irak, secara publik mengungkapkan bahwa bukti tentang ambisi Irak memiliki senjata penghancur masal (weapons of mass destruction – WMD) sungguh sangat tipis.

Dihadapkan dengan kesimpulan Kay yang tak diinginkan itu dan ketidakmampuan menemukan bukti kredibel adanya WMD, pemerintahan Bush mencoba taktik berbeda guna menjustifikasi invasinya ke Irak. Di satu sisi, juru bicaranya, khususnya Wakil Presiden Dick Cheney beralasan bahwa pencarian WMD belumlah tuntas dan suatu saat nanti mereka akan berhasil. Di sisi lain, Presiden Bush sendiri mencoba menjual proposisi bahwa dunia toh menjadi lebih baik tanpa adanya diktator Saddam yang telah menyiksa rakyatnya dan mengancam negara-negara tetangga.

Lenyap sudah berbagai usaha pemerintahan Bush menghubungkan rejim Saddam Hussein dengan Al Qaidah dan organisasi militan Islam yang lain. Tak perlu dikatakan lagi, klaim kosong ini pun rusak antara lain disebabkan oleh dua hal. Pertama, kendati tidak kurang usaha pasukan pendudukan Amerika, tidak ditemukan satupun bukti substantif adanya hubungan antara rejim Saddam dengan kelompok militan Islam manapun. Kegagalan ini semakin jelas setelah ditemukannya kumpulan dokumen rahasia dari ruangan besi rejim Saddam di Irak. Kedua, sekitar dua bulan lalu, mantan Menteri Keuangan Bush, Paul O’Neill, seorang aktivis partai Republik yang setia, mengungkapkan dalam biografinya, The Price of Loyalty, bahwa kalangan anggota kunci dari pemerintahan Bush telah lama memutuskan untuk menyerang Irak – jauh sebelum terjadinya tragedi 11 September 2001. Tokoh-tokoh ini tidak peduli sedikitpun tentang apakah Irak mempunyai hubungan dengan jaringan teror atau tidak atau apakah memiliki WMD. Mereka hanya ingin menjatuhkan rejim Saddam Hussein dengan berbagai cara dengan tujuan yang tidak disebutkan.

Justifikasi final yang dilakukan pemerintahan Bush saat ini dalam upayanya menyelematkan klaim kosongnya atas invasi Irak adalah bahwa Irak akan tampil menjadi sebuah negara demokrasi sejati di Timur Tengah. Mereka beralasan, apabila Irak berhasil melakukan transisi menuju demokrasi, maka ia dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk proses demokratisasi di seluruh kawasan. Kemungkinan munculnya demokrasi dari sebuah negara yang didominasi kekacauan dan anarki semacam Irak tampaknya akan sangat sulit. Kesulitan akut dalam membentuk konstitusi interim, mengemukanya sejumlah pertanyaan menyangkut reputasi dan kredibilitas klien utama AS di Irak, Ahmad Chalabi, dan sikap permusuhan populer yang meningkat atas pendudukan Amerika di Irak telah membuat orang bertanya-tanya apakah Irak saat ini pantas disebut negara, apatah lagi bersistem demokrasi.

Lebih buruk lagi, bagi sebuah pemerintahan yang diharapkan berkomitmen mempromosikan demokrasi di Irak, taktik yang ditunjukkan tampak tidak demokratik. Sejumlah laporan terbaru di media Amerika menunjukkan bahwa pemerintah pendudukan, khususnya pasukan militer Amerika, sangat menampakkan ketidaksukaannya pada satu-satunya jaringan televisi berita independen di kawasan itu, Al Jazeera. Wartawannya banyak yang di zalimi dan ditahan; saat ini sejumlah tuduhan penyiksaan juga mencuat.

Klaim mempromosikan demokrasi di Irak, yang notabene bukan justifikasi serius untuk invasi ke Irak, saat ini terdengar semakin tidak bermakna. Kendati demikian, dihadapkan dengan sedikit pilihan dan tidak mau mengakui justifikasi artifisialnya yang begitu banyak, klaim-klaim palsu dan keputusan-keputusan yang dipertanyakan, pemerintahan Bush mulai mencari strategi untuk keluar dari Irak. Mengingat tanggal penarikan mundur yang direncanakan pada musim panas ini tampak akan gagal, maka sebuah pemilu dengan hasil yang meragukan mungkin akan menjadi taktik keluar dari pemerintahan Bush. Setelah itu, apakah PBB akan menggantikan posisi AS atau tidak guna memperbaiki situasi kacau-balau yang ditinggalkan AS masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun demikian, isu yang lebih penting adalah apakah Presiden Bush akan mampu menyemir reputasinya atas “jasanya” telah menjatuhkan Saddam Hussein dari kekuasaannya; kendati berbagai serangan teroris terus berlanjut di seluruh dunia dan Irak terperangkap dalam sebuah pusaran penderitaan yang entah kapan akan berakhir.[]

* MAHASISWA PASCASARJANA ILMU POLITIK AGRA UNIVERSITY, INDIA