Peran Pesantren Dalam mengajarkan toleransi Masyarakat Plural
Oleh A Fatih Syuhud
Sejarah mencatat bahwa pesantren di India telah ikut memainkan peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan dan integrasi nasional. Tokoh-tokoh nasional ternama seperti Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Qasim Nanotvi, Maulana Hifzur-Rahman, Maulana Hasrat Mohani, Maulana Mohammad Ali Juhar dan Maulana Shaukat Ali menjadi inspirasi dalam membentuk karakter nasionalisme yang kuat dan peran pesantren sebagai institusi pendidikan alternatif terhadap sistem kolonial Inggris. Pesantren tegak bagaikan raksasa politik untuk persatuan dan kesatuan India. Saat ini, karena adanya berbagai elemen dan kepentingan tertentu, institusi yang sama menjadi pusat kecurigaan banyak pihak, dipojokkan, dinodai citranya dan dianggap sebagai ladang pembentukan dan pengembangan kalangan fundamentalis dan teroris.
Siapakah yang merusak citra pesantren di India? Mengapa pesantren dituduh menjadi pusat aktivitas anti-nasionalisme? Siapakah yang betul-betul bertanggung jawab atas meluasnya kecurigaan dan tuduhan bahwa ia bersalah telah menyebar terorisme?
Jawabannya jelas: perilaku picik dan sempitnya visi serta kepentingan politik dan materilah yang bertanggung jawab atas rusaknya tujuan, misi dan karakter pesantren India yang dulunya menjadi institusi pendidikan alternatif yang begitu dihormati dan dihargai berbagai kalangan. Dengan terjadinya pemisahan Hindustan menjadi India dan Pakistan, maka muncullah sejumlah kalangan yang menjadikan pesantren sebagai instrumen politik agama, membuatnya tidak toleran dan memecah belah komunitas antar agama, hanya demi kepentingan pribadi mereka sendiri.Pada awalnya, kelompok ini jumlah dan pengaruhnya terbatas, akan tetapi pada beberapa dekade belakangan pengaruh dan jumlahnya meningkat sampai mencapai tahap yang agak membahayakan. Bahkan pesantren yang tidak memiliki hubungan apapun dengan terorisme dan membatasi diri murni pada pengajaran pendidikan agama juga sudah mulai dicurigai. Mereka yang menjalankan institusi pesantren sebagai kedok untuk tujuan-tujuan militansi dan terorisme telah memberi citra buruk pada pesantren di India. Orang-orang ini mengadopsi trik dengan menggunakan gelar “Sayyed” (seperti Habib di Indonesia), “Maulana” atau “Maulvi” (Indonesia, Kiai); akan tetapi perilaku dan sikap mereka sangat bertentangan dengan spirit ajaran Islam.
Bagaimana cara menghentikan fitnah dan penistaan yang terjadi pada pesantren? Seperti kata pepatah Inggris bahwa iron cuts iron (hanya besi yang dapat mematahkan besi), maka hanya pesantren sendiri yang dapat memainkan peran penting dalam soal ini. Berbagai elemen distortif harus dibuang secepat mungkin. Pesantren paling terkemuka di India, Darul-Ulum Deoband yang berlokasi di Saharanpur, Propinsi Uttar Pradesh (UP), telah membuat inisiatif cukup signifikan ke arah ini. Dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan pada saat lebaran Idul Fitri, umat Islam dianjurkan untuk menahan diri tidak mengkonsumsi daging sapi untuk menghormati rasa sensitivitas umat Hindu, di mana dalam kepercayaan Hindu sapi menjadi simbol ibu dan karena itu pantas disembah dan dipuja. Kalangan alumnus pesantren ini dan umat Islam awam yang menjadi pengikut ‘mazhab’ Deoband di India, Pakistan dan Bangladesh, mentaati fatwa itu dengan suka rela. Ini merupakan pencapaian besar bagi pesantren Darul-Ulum Deoband. Perubahan perilaku semacam itu dapat memecahkan problema ketidaksalingpercayaan antar-agama yang telah menyebabkan berbagai ketegangan antara muslim dan umat Hindu selama bertahun-tahun.
Menurut pengasuhnya, Qari Maulana Mohammad Usman, Deoband —yayasan pendidikan pesantren yang sangat dihormati tidak hanya di India tetapi juga di seluruh dunia— selalu mendukung dan aktif mendorong usaha integrasi dan persatuan nasional. Fatwa dalam soal proteksi sapi yang dikeluarkan pada saat lebaran Idul Fitri itu merupakan bagian dari idealisme dan ideologi pesantren Deoband. Tak ada seorangpun yang keberatan. Semua mengapresiasi fatwa itu. Fatwa-fatwa serupa, menurut Maulana Usman, akan dikeluarkan juga pada masa-masa mendatang dalam upaya untuk mempromosikan kesatuan dan solidaritas nasional. Maulana Usman juga mengolaborasi bahwa tindak kekerasan dan pembunuhan bukanlah Jihad; Jihad sejati tidak dilancarkan terhadap komunitas, sekte atau agama apapun, tetapi terhadap ketidakadilan, diskriminasi, kebodohan dan ketidakpedulian.
Menjelaskan arti dari kata “kafir” yang sering disalahartikan, Maulana mengatakan bahwa hal ini dalam realitasnya berkonotasi pada seseorang yang tidak percaya Tuhan. Dia membantah tuduhan bahwa Islam telah menyebarkan terorisme. Tentang pesantren, dia mengatakan bahwa kendati pesantren tidak menciptakan dokter dan insinyur, akan tetapi institusi ini berbuat pelayanan sangat baik pada masyarakat karena pesantren telah memberikan pendidikan pada anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah. Sekedar dicatat, pesantren di India tidak memungut biaya apapun pada santrinya. Maulana juga menunjukkan bahwa bahasa Inggris, bahasa Hindi dan sains juga diajarkan di pesantren.
Maulana juga menolak tuduhan bahwa pesantren menerima bantuan dana dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa bantuan semacam itu dulu memang ada, akan tetapi sekarang pesantren di India umumnya dijalankan dengan bantuan kalangan dermawan India melalui berbagai yayasan pemberi dana.
Peran aktif yang dilakukan oleh berbagai pesantren India, terutama Deoband, ini dalam upaya mereka untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi antaragama, antarsuku dan antardaerah tampaknya perlu ditiru oleh pesantren kita. Pesantren-pesantren salaf (tradisional) yang besar, yang mempunyai banyak pengikut dan memiliki integritas dan otoritas keagamaan kuat seperti pesantren Langitan (Tuban, Jatim), pesantren Sidogiri (Pasuruan, Jatim), pesantren Buntet (Cirebon), pesantren Lirboyo (Kediri, Jatim), pesantren Tebuireng (Jombang), pesantren Sarang (Jateng), pesantren Purba (Sumut), dan lain-lain, dapat bersatu padu untuk menyatukan visi integrasi nasional dalam bentuk pengisuan berbagai fatwa yang pro-toleransi, koeksistensi, pluralisme dan antiterorisme dan antikorupsi.
Apabila ini dilakukan, maka tak akan ada lagi lobang kecurigaan yang tersisa atas pesantren dari berbagai pihak, baik itu dari luar (Barat) maupun dari kalangan rakyat Indonesia sendiri yang kurang memahami keberadaan dan liku-liku dunia pesantren.[]