Oleh A Fatih Syuhud
Jawa Pos, Jumat, 02 Jan 2004
Setelah mengadakan negosiasi dalam hal konstitusi baru Uni Eropa (UE) di Roma pada awal Oktober, sekelompok pemerintah UE disibukkan dalam debat berkepanjangan tentang bentuk dan ambisi masa depan ke-25 negara anggota EU. Dengan sepuluh anggota baru yang akan bergabung pada Mei 2004, jelas diperlukan adanya revisi traktat guna memfasilitasi keputusan yang efektif dan cepat.
Diskusi tentang konstitusi Eropa – yang diadakan dalam konferensi antar pemerintah 25 negara – sangatlah kompleks. Perdebatan sengit terfokus pada hak pilih anggota dan jumlah utusan yang dibolehkan untuk setiap negara.Banyaknya perbedaan dalam urusan teknis sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah UE berhasil mengatasi perpecahan mereka dalam soal perang Irak pimpinan Amerika dan berhasil mengukir kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadikan UE sebagai pemain global yang lebih berpengaruh.
Rencana mengangkat menteri luar negeri UE untuk yang pertama kalinya merupakan sinyal yang paling jelas atas determinasi UE untuk berbicara dalam satu suara dalam masalah internasional. Dan yang lebih signifikan, hampir dua tahun setelah mereka meluncurkan mata uang tunggal Eropa untuk menandingi dolar AS, pemerintah UE tampak siap untuk menantang dominasi Amerika di bidang pertahanan dan keamanan.
Presiden Prancis Jacques Chirac, Kanselir Jerman Gerhard Schroeder, dan pemimpin Belgia dan Luxembourg sedang merancang struktur komando dan perencanaan militer UE, yang terpisah dan independen dari aliansi NATO pimpinan AS. Keempat pemimpin tersebut juga menginginkan ketetapan traktat menuju kerjasama yang terstruktur dalam bidang pertahanan yang akan memungkinkan sekelompok kecil dari negara-negara UE untuk melakukan integrasi militer dengan cepat. Dan untuk pertama kalinya, mereka menginginkan konstitusi baru itu untuk memasukkan klausul pertahanan bersama.
Kalangan pejabat di Washington tidak menutupi kecurigaan mereka atas langkah pertahanan UE ini, khususnya sejak keempat negara yang memimpin inisiatif itu menentang perang Irak dan menolak mengambil bagian dalam usaha rekonstruksi pasca-perang Irak. Apalagi ada tanda-tanda bahwa Perdana Menteri Inggris Tony Blair – aliansi Amerika di Eropa yang paling dekat dan penentang utama kerja sama pertahanan Eropa non-NATO – mulai bersimpati dengan rencana pertahanan UE ini.
Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld memanfaatkan pertemuan NATO di awal Oktober untuk memperingatkan Eropa bahwa Rumsfeld sangat menentang ambisi militer UE tersebut. Beberapa minggu kemudian, utusan AS untuk NATO Nicholas Burns mengatakan dalam pertemuan 19 anggota aliansi di Brussels bahwa pertahanan UE yang independen akan menjadi “salah satu bahaya terbesar bagi hubungan transatlantik.” Sekjen NATO George Robertson mengingatkan pemerintah UE agar tidak membuang-buang sumber daya dengan menduplikasi struktur dan kapabilitas aliansi, dan mengatakan pada keempat pemrakarsa pertahanan UE bahwa apa yang dibutuhkan Eropa adalah “tambahan pasukan yang efektif dan bukan tambahan organisasi”.
Sampai saat ini orang Eropa tampak menahan diri untuk bereaksi secara terbuka pada sikap AS – tetapi banyak diplomat yang secara diam-diam mengungkapkan kemarahannya terhadap apa yang mereka pandang sebagai pandangan picik AS. Washington sering menekan Eropa selama bertahun-tahun agar mempersatukan militer mereka dan berhenti menggantungkan diri pada AS. Pemerintahan Bush tidak menunjukkan sedikitpun respeknya pada NATO dengan sengaja mengacuhkan NATO baik dalam tindakan militer di Afghanistan maupun di Irak, dan menganggap aliansi NATO tidak lebih sebagai “nyonya pencuci” pasca perang bukan badan militer efektif.
Namun demikian, para pembuat kebijakan UE yang berupaya menghindari konflik antar-atlantik yang ditimbulkan oleh perang Irak, berusaha keras untuk meredam kekuatiran AS. Kepala kebijakan keamanan dan urusan luar negeri UE Javier Solana menjamin pertemuan UE-NATO di Brussels pada Oktober bahwa NATO akan selalu mendapat informasi soal perkembangan militer UE, dan juga berjanji bahwa struktur pertahanan Eropa masa depan tidak akan berkompetisi dengan NATO.
Kendati ada jaminan tersebut, langkah untuk menciptakan pertahanan UE yang independen tidak akan dihentikan oleh pemerintah UE. Solana, Chirac, dan Schroeder telah menggarisbawahi dalam berbagai kesempatan terpisah bahwa loyal pada NATO bukan berarti menghentikan rencana pembentukan markas militer Eropa dengan kapasitas perencanaan dan operasional. Sebab mengembangkan kebijakan luar negeri UE yang otoritatif memerlukan terciptanya pertahanan yang otonom.
Kebijakan pertahanan UE sebenarnya sudah bergerak maju dari perencanaan menuju aksi – walaupun tidak spektakuler. Misi militer kecil UE di Masedonia dilakukan dengan menggunakan aset NATO. Lebih signifikan lagi, operasi penjaga perdamaian “Artemis” di Kongo bulan Juni tahun ini – yang dilakukan atas permintaan PBB – tidak memiliki hubungan dengan NATO dan dikerahkan dengan menggunakan struktur perencanaan dan komando Prancis. Bahkan Blair mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan adanya UE mengembangkan kapasitas perencanaan militernya sendiri untuk berbagai operasi yang tidak dilakukan oleh Washington dan NATO.