Demokrasi Arab dan Dilema Israel

Oleh A. Fatih Syuhud
Republika, 17 Juni 2005

Aluff Benn, kolumnis Israel, menulis di harian Haaretz (18/4/05) bahwa “aspek yang cukup mengganggu atas demokrasi Arab adalah implikasinya bagi Israel.” Masuknya demokrasi di negara-negara Arab akan membuat Israel kehilangan karakter uniknya serta “persamaan nilai” dengan Amerika Serikat. Dengan adanya kebebasan memilih, kalangan pemilh Arab dapat saja memilih kelompok Islamis “ekstrim”. Opini Arab, menurut Arab Human Development Report (AHDR) terbaru yang diumumkan di Yordania (5/4/05), sangat tidak suka dengan berbagai tindakan Israel di kawasan Palestina yang diduduki.

Ironisnya, dorongan ke arah demokrasi Arab justru berasal dari Nathan Sharansky, seorang politisi Israel yang dekat dengan Washington. Sharansky pada 2003 menulis di harian Jerusalem Post bahwa karena demokrasi inheren dengan kedamaian, maka demokrasi Arab akan merangkul Israel. Di sisi lain, sejumlah jubir kelompok demokrasi Arab terus membungkus kebebasan domestik dengan pembebasan Jerusalem.Tetapi sistem pemerintahan partisipatoris bukanlah praktik di ruang hampa. Dalam hal ini hubungan antara agenda reformasi dan kemajuan dalam proses perdamaian menjadi suatu keniscayaan.

***

Hal terpenting bagi Israel saat ini adalah mengimplementasikan penarikan unilateral dari Gaza, menahan tekanan pimpinan Palestina yang baru, meningkatkan tekanan atas Hamas, memalingkan usaha AS yang hendak mengimplementasikan peta jalan, mengalihkan kepedulian eksternal pada proses damai dengan memfokuskan pada perkembangan di Libanon, Suriah, Iran dan Mesir.

Dengan kata lain, segala langkah menuju Solusi Final masalah Palestina akan dicegah. Menggarisbawahi skenario alternatif, Efraim Halevy– mantan ketua Mossad dan saat ini Penasihat Keamanan Ariel Sharon– mendukung penuh keberadaan militer AS di jantung dunia Arab (termasuk kawasan Palestina). Halevy merinci idenya ini dalam sebuah artikel panjang berjudul “The Coming Pax Americana” di harian Haaretz (23/4/05).

Salah satu ide Halevy adalah dengan mengarahkan perhatian dunia ke masalah pemilu di kawasan Arab – di Libanon pada Mei, di kawasan Palestina pada Juli, di Iran pada Juni, di Mesir pada September. Isu di Libanon secara teoritis bersifat domestik namun pada realitanya mengandung unsur geo-politis: peran Hizbullah dan orientasi politik rakyat Libanon. Di kawasan yang berada di bawah kontrol Otoritas Palestina, perhatian diarahkan pada perolehan suara yang akan dicapai oleh Hamas. Di Mesir, isunya seputar kekuasaan satu partai dan penguasa tunggal. Sedang di Iran berkaitan dengan isu reformasi dan nuklir.

Masalahnya, apa yang terjadi apabila Hizbullah muncul sebagai entitas politik yang kredibel; apabila Hamas memenangkan kursi mayoritas di parlemen; apabila sistem politik status quo Mesir goyah dan pemilu Iran dimenangkan oleh kandidat non-reformis?

Karena, seperti dikatakan mingguan Al Ahram dalam editorialnya (3-9 Maret) “hasil pemilu akan merefleksikan pergulatan kontemporer antara mereka yang ingin bekerja sama dengan AS-Israel dan yang menentangnya.”

Pertemuan Putra Mahkota Saudi Arabia, Pangeran Abdullah dengan George W. Bush patut juga dicatat. Pertemuan itu bertujuan “membangun hubungan baru” berdasarkan pada akomodasi kepedulian bersama.

Abdullah juga menyepakati penarikan unilateral Israel dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat. Sebagai balasan, Bush memuji program reformasi Saudi dan menjanjikan memasukkan Saudi sebagai anggota WTO pada akhir 2005.

Kompleksitas permainan strategis yang sedang berlangsung saat ini tampak jelas. Pada level negara, setiap pemain berharap dapat memberi sedikit mungkin dan mendapat untung sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, persepsi publik cukup asertif dan berusaha mengekspolarasi batasan yang dapat dicapai. Sejumlah protes di Bahrain dan Mesir menjadi salah satu indikasi, sementara kekerasan di Saudi Arabia dan Kuwait adalah suatu hal yang berbeda.

Kejadian yang lebih mengejutkan adalah diadilinya 30 warga Oman karena berencana melengserkan Sultan dan membentuk pemerintah Islam. Tuduhan membuktikan bahwa pelakunya adalah penduduk pribumi. Dikatakan bahwa mereka hendak menyebarkan ajaran “Islam Ibadi”—kelompok pemberontak paling awal dalam sejarah Muslim.

Proses reformasi tampaknya akan tetap bersifat state-driven (dikontrol negara) bukan people-driven (aspirasi rakyat) pada hari-hari mendatang. Ikatan eksternal negara-negara Arab perlu dilakukan guna menstabilisir dislokasi domestik yang dapat terjadi untuk sementara. Restriksi otonomi pembuatan keputusan akan diatribusikan pada tuntutan globalisasi.

Dalam seminar yang diadakan National Press Conference, Washington yg bertema “Arab Democracy and Israel” disimpulkan bahwa saat ini kurang tepat diadakannya inisiatif diplomatik di Palestina karena Abu Mazen memiliki niat berdialog dengan Israel tetapi kurang memiliki kapabilitas sedangkan Ariel Sharon memiliki kapabilitas tetapi kurang dalam political will.

Pemerintahan Bush lebih berniat mempromosikan demokrasi daripada mempromosikan perdamaian; apabila jalan untuk mempromosikan keduanya tidak dapat dilakukan pada waktu yang sama, maka ada kemungkinan akan berakhir tanpa demokrasi dan perdamaian.

***

Pergerakan laju Israel sesuai dengan kepentingan strategis AS. Sejumlah deklarasi pejabat yang ditandatangani pemimpin Arab menegaskan perlunya negosiasi penyelesaian yang adil; opini publik Arab menganggap status quo sebagai tidak adil, dan dipaksakan.

Sementara itu, retorika terus mendominasi. Fokus juga diarahkan pada diplomasi publik. Seorang editor media di Beirut, yang mendukung usaha itu, menawarkan sejumlah nasihat praktis mencapai penyelesaian damai. Menurutnya, penekanan hendaknya berdasarkan pada kredibilitas, konsistensi, kejelasan motif, relevansi kontekstual, legitimasi dan menghindari militerisme.

Bukti terbaru berkenaan dengan militerisme terkandung dalam teks memorandum rahasia yang terpaksa diumumkan secara publik oleh Perdana Menteri Tony Blair pada awal Mei. Memorandum itu ditulis pada 23 Juli 2002, di dalamnya terkandung pernyataan bahwa “Bush telah memutuskan untuk melakukan tindakan militer” dan bahwa “intelijen dan fakta telah dicampur aduk untuk menjustifikasi kebijakan.” Satu kalimat terakhir dalam dokumen ini patut dicatat: “Terdapat sedikit pembahasan di Washington seputar blue-print pasca-tindakan militer di Irak.” Tidak mengherankan apabila Irak saat ini kacau balau, karena tujuan invasi Bush adalah pendudukan, proteksi ladang minyak dan perluasan basis militer di kawasan; bukan perdamaian seperti secara eksplisit dikatakan Efraim Halevy di atas.[]

*Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India