Irak Pasca-Saddam Hussein

Oleh A. FATIH SYUHUD
Pikiran Rakyat, Senin, 05 Januari 2004

TERTANGKAPNYA mantan presiden Irak Saddam Hussein, telah membantu AS menunjukkan pada dunia bahwa AS memiliki kemauan dan kapasitas guna mencapai tujuan taktisnya. Rasa percaya diri AS yang menipis tajam begitu operasi di Irak berjalan tidak seperti yang direncanakan, saat ini akan mengalami revitalisasi.

Namun demikian, hal ini tidak akan membuat urusan menjadi lebih mudah bagi AS untuk melanjutkan pendudukannya di Irak. Rakyat Irak tidak memercayai klaim AS bahwa AS bertujuan mentrasformasi Irak menuju sebuah sistem demokrasi liberal. Rakyat Irak percaya bahwa mereka sedang dalam pendudukan kaum kolonial, yang berhak mereka lawan.Usaha Washington untuk mengesankan resistansi itu sebagai sesuatu yang diotaki dan dikoordinir oleh Saddam Hussein dan karenanya akan berakhir dengan tertangkapnya Saddam adalah pemahaman yang terlalu simplistik. Saddam tidak akan dapat mengatur perang gerilya di saat ia sedang sibuk menyelinap dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain.

Sebaliknya, tertangkapnya Saddam Hussein justru akan meningkatkan level resistensi karena banyak warga Irak yang tidak bergabung dengan kelompok perlawanan hanya disebabkan oleh kekuatiran kembalinya Saddam ke panggung kekuasaan apabila pasukan pendudukan mundur dari Irak.

Dengan adanya Saddam dalam tahanan, Washington tidak dapat lagi mengklaim bahwa AS harus tetap di Irak dalam rangka untuk membabat habis sisa-sisa kebrutalan sang diktator. Dan dengan tertangkapnya Saddam ini pula, sejumlah pertanyaan penting mencuat ke permukaan.

Apa yang akan dilakukan AS dengan tawanan istimewanya ini? Apakah Saddam akan diadili? Apakah kebenaran tentang pembunuhan massal dan kejahatan-kejahatan lain akan mengemuka? Apakah dalam pengadilan nanti akan terungkap bahwa AS-lah yang mendukung dan menyuplainya dengan persenjataan kimiawi? Apakah juga akan dijelaskan bahwa Amerika-lah yang mendorongnya untuk melancarkan perang dengan Iran, yang menyebabkan tewasnya jutaan orang dari pihak Iran dan Irak? Apakah pengadilan itu nanti akan diadakan oleh aliansi dan kalangan pendukung Saddam yang beberapa di antaranya menjadi Dewan Pemerintahan Irak yang ditunjuk AS?

Ribuan warga sipil Irak telah terbunuh dalam perang imoral yang dipimpin AS. Dan korban kematian masih terus berlanjut karena banyak warga tak berdosa yang terbunuh dalam serangan militer AS, pengeboman dan hukuman kolektif ala Ariel Sharon. Siapakah yang akan mengadili Bremer, Bush, Rumsfel, dan Blair? Apakah Irak akan betul-betul merdeka?

Satu hal yang jelas bahwa Saddam tidak memimpin perlawanan dari lobang persembunyiannya. Hal ini diakui pada hari Minggu (14/12/03) oleh Sherif bin Ali, seorang kerabat dari raja Irak terakhir, Faisal II, dan seorang pendukung invasi pimpinan Amerika. Dia mengatakan, “Kebenaran harus diungkapkan. Saddam tidak ada hubungannya dengan resistensi. Penyerahan dirinya secara pengecut menegaskan kepribadiannya yang sudah kami kenal selami ini. Sudah waktunya untuk bernegosiasi dengan kelompok perlawanan untuk mendeklarasikan gencatan senjata.” (The Guardian, 15/12/03)

Selama ini, AS menyalahkan Saddam atas terjadinya resistansi pada pendudukan AS, karena hal ini dapat dipakai sebagai alasan untuk terus berlanjutnya pendudukan Irak. Akan tetapi, sebenarnya apa yang dikatakan Bin Ali hanyalah sebuah penegasan dari apa yang dinyatakan oleh sumber CIA dan Kongres AS bahwa terdapat tidak kurang dari 15 organisasi yang terlibat dalam perlawanan yang mendapatkan dukungan luas dan semakin kuat.

Sebagaimana disinggung di muka, penyerahan diri Saddam kemungkinan akan semakin meningkatkan perlawanan politis di Irak. Perlawanan yang umumnya dilakukan secara damai di Baghdad dan kawasan Syiah Irak juga akan menarik perhatian besar. Dalam dua minggu terakhir, pemimpin persatuan dagang di Baghdad dan di selatan ditahan. Otoritas pendudukan tanpa malu menggunakan hukum tahun 1987 buatan Saddam yang melarang aktivitas persatuan dagang dalam institusi negara.

Tetapi oposisi semacam itu akan sulit ditekan. Minggu ini di sebuah kota Syiah, Hilla, demontrasi damai massa militan berhasil menggulingkan gubernur tunjukan AS Iskandar Jawad Witwit. Ribuan orang yang mengepung kantor gubernur itu menuntut adanya pemilu bebas untuk menggantinya.

Sekarang, dengan tiadanya kekuatiran dari figur Saddam, aktivitas persatuan dagang dan oposisi massa yang lain kemungkinan akan meningkat, melengkapi dan bersatu dengan perlawanan bersenjata.

Satu tuntutan yang saat ini menyatukan hampir seluruh masyarakat Irak, dari perlawanan bersenjata, persatuan dagang sampai Ayatullah Ali Sistani adalah pemilu. Dan inilah tuntutan yang tidak disepakati AS, karena Amerika sudah memperkirakan kemungkinan hasilnya. Itulah sebabnya, kenapa AS menghentikan pemilihan para wali kota dan itu juga sebabnya mengapa AS memecat dekan terpilih universitas Baghdad setelah sang dekan secara blak-blakan mengeritik otoritas pendudukan.

Berakhirnya riwayat Saddam kemungkinan akan melemahkan usaha AS untuk memecah-belah masyarakat Irak berdasarkan garis sektarian dan nasionalisme.

Yang terakhir, apakah tertangkapnya Saddam menjadi sinyal penarikan kembali pasukan AS dalam waktu dekat? Tentu saja tidak. AS sudah menyatakan bahwa ia akan mentrasfer otoritas kekuasaan pada pemerintah Irak yang tidak terpilih langsung. AS baru saja memulai membagi-bagi kue kontrak rekonstruksi Irak, sebuah tugas yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Keberadaan pasukan AS selama periode rekonstruksi ini jelas diperlukan.

Hal positif dari tertangkapnya Saddam adalah banyaknya ucapan selamat dari negara-negara yang selama ini sangat menentang agresi AS ke Irak, seperti Prancis dan Jerman. Hal ini dapat memberikan peluang bagi AS untuk menarik lebih banyak lagi negara yang mau berbagi beban dalam proses rekonstruksi.

Namun demikian, AS perlu kiranya mempertimbangkan kembali tuntutan mereka bahwa otoritas transisi di Irak hendaknya diserahkan ke PBB. AS juga perlu untuk bersikap liberal dalam menangani kontrak rekonstruksi.

Ironisnya, adalah Presiden George W. Bush yang ingin sekali menarik mundur pasukan secepat mungkin, karena hal itu akan sangat berpengaruh dalam menambah peluangnya untuk terpilih kembali dalam pemilu mendatang. Dalam waktu yang sama, hal ini dapat juga menjadi pendorong bagi AS untuk meninjau kembali kebijakannya. ***

Penulis mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Agra University, India