Politik dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam

Politik dalam Islam: Baik atau Buruk?

Politik itu definisi asalnya adalah aktivitas untuk mengatur negara.[1] Dalam konteks ini, maka berpolitik hukumnya wajib kifayah. Karena, dalam Islam tidak boleh suatu komunitas Islam itu terbentuk tanpa adanya pemimpin yang mengaturnya.[2]

Hal ini bisa dilihat dalam  QS An-Nisa 4:59.[3] Kata ‘ulil amri’ pada ayat tersebut bermakna umara (penguasa) berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Thabari: “Yang dimaksud ulil amri adalah umara.”[4]

Oleh karena itu Thabari menyimpulkan bahwa ulil amri adalah “umara dan penguasa yang taat pada Allah dan menjadi kemaslahatan pada umat Islam”.[5] Wajibnya taat pada ulil amri menunjukkan wajibnya membentuk sistem politik untuk mengatur negara di bawah kepemimpinan seorang kepala negara dan jajaran di bawahnya.[6] Itulah yang dikatakan Sahabat Abu Bakar segera setelah Rasulullah wafat: “Ingatlah, Nabi Muhammad telah wafat. Dan agama ini harus ada yang memimpin mengganti beliau.”[7] Dari sini kemudian dikenal istilah khilafah  (suksesi) dan khalifah (suksesor atau pengganti Rasulullah).

Politik, dengan demikian, adalah sesuatu yang bukan hanya baik, tapi juga mulia. Bercita-cita untuk menjadi politisi adalah aspirasi yang terpuji selagi orientasinya pada kepentingan agama dan kemaslahatan umat. Itulah sebabnya, dalam Islam kita mengenal para politisi teladan yang ada pada diri empat khalifah pertama Islam yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib.[8]

Politik Kotor dan Politisi Hitam

Apabila politik itu baik dan mulia, lalu mengapa banyak yang menyatakan bahwa politik itu kotor? Ada beberapa sebab:

Pertama, politik itu adalah suatu aktivitas yang tidak berdiri sendiri. Ia harus dilakukan oleh manusia sedangkan manusia itu selalu memiliki sisi plus dan minus, baik dan buruk, mulia dan jahat, maka demikian juga dengan politik. Ketika politik dijalankan di alam nyata oleh manusia, maka nilainya akan sangat tergantung pada manusia yang melaksanakannya.

Kedua, ada figur pemimpin yang memiliki idealisme tinggi, istiqamah pada ajaran agama dan memiliki kepribadian yang kuat. Sehingga, ia tidak pernah berubah saat godaan besar kekuasaan diamanahkan padanya. Khulafaur Rasyidin yang empat plus Umar bin Abdul Aziz adalah bagian dari kelompok ini.

Ketiga, ada sebagian individu yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, memiliki wawasan agama yang baik dan kecerdasan yang tinggi, namun kepribadiannya lemah sehingga di tengah jalan ia takluk pada godaan lingkungan yang buruk dan menyerah pada arus negatif. Namun, masih ada hal baik yang dilakukannya untuk bangsa dan agama.

Keempat, ada sebagian kalangan yang sejak awal terjun ke dunia politik memang berniat untuk menjadikan aktivitas politik sebagai kendaraan untuk memenuhi ambisi pribadi dengan menghalalkan segala cara: melakukan perbuatan melanggar hukum, memperkaya diri pribadi dan lingkaran dekatnya serta menggunakan kekuasaan sebagai bagian dari ambisi duniawi semata. Tipe terakhir ini bukan hanya akan menzalimi rakyatnya saat berkuasa, tapi juga akan berbuat zalim saat dalam proses merebut kekuasaan. Misalnya, dengan menyebarkan berita hoaks saat dalam proses merebut kekuasaan dan politik uang.

Adanya pemimpin yang masuk dalam kategori ketiga dan keempat di atas membuat sebagian orang baik menjadi apatis dan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa politik itu kotor. Politisi yang untuk mencapai kekuasaan menghalalkan segala cara itu disebut juga dengan politisi hitam. Dan propaganda yang menyudutkan lawan politik dengan berita bohong disebut kampanye hitam.[9]

Namun, kita sebagai seorang muslim semestinya tidak terkejut dengan fenomena di atas. Karena, akan adanya pemimpin atau politisi muslim yang adil atau pemimpin yang memiliki perilaku kombinasi antara baik dan jahat, atau lebih banyak zalimnya, itu sudah diingatkan oleh Rasululah empat belas abad yang lalu. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda:

سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

“Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebaikannya dan pemimpin yang zalim akan memimpin kalian dengan kezalimannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebaikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka).” HR Daruqutni dan Thabrani.[10]

Berita Hoaks untuk Mencapai Tujuan Politik

Salah satu ciri khas dan paling berbahaya dari politisi hitam yang menghalalkan segala cara adalah menyebarkan berita bohong yang dapat menguntungkan dirinya dan merugikan lawan politiknya. Berita bohong saat ini dikenal dengan hoaks (dari bahasa Inggris: hoax; dibaca: hoks).

Fenomena hoaks di dunia sebenarnya terjadi sejak dulu. Bahkan sejak 1600-an.[11] Namun, dalam konteks Indonesia, ia baru sangat marak ketika pintu keran kebebasan berekspresi dibuka lebar pada era Reformasi bersamaan dengan tergulingnya Suharto pada 1998. Dan mencapai puncaknya pada saat ini ketika media sosial mulai mengambil alih, atau setidaknya mengimbangi, berita dari media mainstream.

Hoaks politis yang dilakukan memiliki dua tujuan: pertama untuk mempopulerkan nama baik politisi yang sedang mencalonkan diri dan sekaligus menyembunyikan keburukannya. Cara ini umum disebut dengan pencitraan. Kedua, menyudutkan calon saingan dengan berbagai berita bohong yang dapat menjatuhkan nama baik lawan politik tanpa peduli apakah hal itu akan menghancurkan reputasi lawan atau bahkan merusak kamtibmas (keamanan dan ketertiban) rakyat.

Santri, Ulama dan Habaib Sasaran Empuk Hoaks

Pada pilpres 2014, sejumlah masjid dan pesantren di Jawa dikejutkan dengan kiriman tabloid Obor Rakyat. Isinya menyudutkan salah satu calon presiden, yakni Jokowi, dengan fitnah yang cukup ekstrim . Tabloid Obor Rakyat ini terbit dua kali yakni pada Mei 2014 dan Juni 2014. Pada masa ini, anehnya, Prabowo sebagai capres kompetitor tidak mendapatkan serangan yang sama.

Walaupun dua redaktur  tabloid ini di kemudian hari menjadi tersangka dan ditahan karena terbukti menyebarkan berita bohong,[12] namun tujuan dari pemberitaan ini cukup berhasil: banyak kyai, habaib, dan kalangan santri percaya dengan isi berita di tabloid tersebut dan bersikap antipati pada capres tertentu, dan membela capres yang lain tanpa verifikasi.

Pada pilkada DKI 2017, berita bohong sangat masif dilakukan. Kampanye hitam bukan hanya marak terjadi di media sosial dan media massa online, tapi juga dilakukan di masjid-masjid dalam bentuk pengajian majlis taklim dan khutbah Jumat. Cara ini terbukti berhasil memenangkan gubernur yang diusung kelompok ini.

Pada pilpres 2019, tabloid Obor Rakyat tidak lagi terbit. Namun kampanye hitam tidak mereda. Ia justru semakin intensif dilakukan dengan cara lain yaitu melalui media sosial, berbagai hasutan di sejumlah majelis taklim dan provokasi melalui khotbah Jumat di masjid-masjid. Kali ini yang menjadi sasaran hoaks tidak hanya Jokowi, tapi juga Prabowo yang digambarkan sebagai sosok non-muslim.

Mengapa kalangan santri menjadi sasaran empuk dari berita hoaks politik?  Ada tiga kemungkinan, pertama, komunitas santri di mana di dalamnya meliputi kyai, santri dan habaib, adalah komunitas yang besar jumlahnya di Jawa. Dalam sistem demokrasi penuh seperti di Indonesia, di mana berlaku one man one vote (satu orang satu suara), kuantitas adalah raja.

Kedua, umumnya kalangan kyai dan habaib sangat mudah mempercayai suatu berita tanpa verifikasi lebih dulu. Darimanapun datangnya.  Apalagi kalau yang bercerita adalah kalangan pejabat negara, baik militer atau sipil. Sama saja pejabat betulan atau hanya mengaku-ngaku sebagai pejabat. Padahal pejabat bukanlah manusia suci yang ucapannya pasti jujur dan tanpa kepentingan.

Ketiga, hubungan kyai dan santrinya, habaib dan pengikutnya, ustadz dan jamaahnya adalah sebuah relasi mentorship yakni ibarat hubungan bapak-anak dalam keluarga, dan mursyid-murid dalam dunia tarekat. Sehingga, apabila kyai dan tokoh habaib sudah terkena dan terpapar oleh hoaks dan mempengaruhi keputusannya, maka kalangan “anak buah” akan otomatis ikut pada pilihan mentornya. Apabila tokoh dalam komunitas santri sudah mempercayai hoaks yang disampaikan, maka begitu pula kalangan santri yang ada di bawahnya akan mudah menelan berita yang disampaikan oleh kyai atau habaib yang mereka hormati.

Inilah sebabnya, kalangan kyai, mubaligh dan habaib yang memiliki massa besar akan menjadi incaran para politisi agar bersimpati pada mereka apapun dan bagaimanapun caranya. Termasuk dengan cara hoaks.

Meneladani Perilaku Ulama Ahli Hadis    

Semua pihak yang berakal sehat pasti akan memahami bahwa berita hoaks sangat berbahaya. Pada level tertentu, hoaks akan mengancam tidak hanya kerukunan antar-umat beragama, antara golongan dalam umat Islam, antar suku, tapi juga bahkan akan bisa mengancam eksistensi Indonesia itu sendiri. Dalam level individu, hoaks bisa mengancam nyawa seseorang. Dalam level masyarakat, hoaks bisa menjadi pemicu konflik horizontal dan berpotensi pertumpahan darah dalam skala besar.

Untuk itu perlu kiranya  kaum santri bersikap lebih hati-hati dalam menyerap berita. Baik berita dari mulut ke mulut, dari medsos maupun dari media. Terutama media yang bukan mainstream.

Mengatasi Berita Hoaks

Sebetulnya cara mengatasi berita hoaks tidak sulit. Berikut beberapa poin penting cara mengatasi berita hoaks:

Pertama, bersikap skeptis. Berita bohong bisa keluar dari mulut siapa saja. Dari ulama, ustadz, habaib, pejabat atau orang biasa. Oleh karena itu, setiap ada berita, baik dari mulut ke mulut atau medsos, harus disikapi dengan skeptis. Yakni dengan menganggap berita itu bohong sampai terbukti sebaliknya. Sampai ada bukti penguat yang valid yang mengonfirmasi benar tidaknya suatu berita.

Kaum santri dalam hal ini dapat meneladani cara ulama ahli hadis dalam menyikapi berita. Di mana ulama muhaddis bahkan bersikap skeptis (tidak mudah percaya) pada siapapun, termasuk kalangan ulama sekalipun, apabila tidak memenuhi standar kebenaran yang telah mereka tentukan.

Kedua, dapatkan berita dari media mainstream. Di negara demokrasi seperti Indonesia, di mana media diberi kebebasan penuh untuk memberitakan apapun tanpa sensor, maka media mainstream menduduki posisi tertinggi sebagai pembawa berita yang paling layak dipercaya. Karena mereka memiliki SDM yang mencukupi di kantor maupun di lapangan (untuk verifikasi berita ke sumber utama). Sementara berita lain yang berasal dari media non-mainstream, apalagi yang berasal dari medsos, menduduki posisi terendah. Ini berbeda kasusnya dengan negara otoriter di mana kebebasan pers dan perbedaan pendapat diberangus, seperti di Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya, termasuk juga di Korea Utara. Di negara-negara semacam itu, media mainstream justru menjadi media yang hanya menjadi corong penguasa dan banyak orang lebih mengandalkan berita dari sumber media non-mainstream atau informasi bawah tanah.

Yang disebut media mainstream adalah media TV, cetak, dan online yang memiliki sistem organisasi profesional. Seperti susunan redaksi dan alamat kantor redaksi yang jelas serta jajaran redaksi serta wartawan lapangannya menjadi anggota organisasi wartawan nasional seperti AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) atau PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Kendatipun demikian, kurang tepat juga apabila langsung mempercayai begitu saja segala berita yang berasal dari media mainstream ini. Sikap kritis tetap diperlukan.

Ketiga, cek informasi yang didapatkan, terutama berita dari medsos, melalui situs-situs yang memberi layanan Cek Fakta. Beberapa situs terpercaya yang menyediakan layanan cek fakta antara lain:

  • https://www.liputan6.com/cek-fakta
  • https://www.kompas.com/tag/cek-fakta
  • https://cekfakta.tempo.co/

Keempat, terkait dengan berita dari medsos, seperti WA, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, maka cara menyikapinya sebagai berikut:

  1. Untuk akun medsos yang dikelola oleh media mainstream, maka berita yang disiarkan layak dipercaya karena isi medsos mereka tidak berbeda dengan berita yang mereka sampaikan di media masing-masing.
  2. Untuk akun medsos yang dikelola oleh akun pribadi atau akun anonim atau akun media non-mainstream, maka kita harus berhati-hati dengan informasi atau berita yang mereka sebarkan.

Kesadaran akan pentingnya menangkal hoaks oleh kaum elite santri, yakni kalangan ulama dan habaib, pada informasi yang masuk, dari manapun datangnya berita tersebut, akan sangat membantu kondusivitas kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Pilihan politik boleh berbeda, tapi hendaknya perbedaan itu timbul karena alasan yang akurat dan rasional. Bukan karena pertimbangan dan kesimpulan salah yang berasal dari berita hoaks.

Kelima, informasi apapun yang didapat dari mulut ke mulut, terkait sesuatu atau seseorang, hendaknya tidak ditelan mentah-mentah dari siapapun datangnya. Sama saja info tersebut berasal dari orang biasa, pejabat sipil atau militer, bahkan dari mulut ulama atau habaib sekalipun. Sebelum ada data-data pendukung yang menguatkan pernyataannya. Mengapa kita tidak boleh langsung percaya pada pernyataan ulama atau habaib sekalipun? Ini bukan berarti kita su’uzhon pada mereka. Namun, sikap ini diperlukan karena mereka bisa jadi menerima informasi tanpa verifikasi lebih dulu. Jadi, yang salah bukan ulama dan habaib melainkan penyampai berita sebelumnya.

Sikap untuk tidak langsung percaya pada info dari mulut ke mulut ini juga akan sangat bermanfaat untuk menghindari modus penipuan di mana tidak sedikit dari para kyai menjadi korban.
Teori Konspirasi dan Cara Mengatasi

            Efek negatif selanjutnya dari mudahnya percaya berita hoaks adalah seringnya percaya pada teori konspirasi. Perilaku ini pada dasarnya berasal dari mudahnya kaum santri percaya pada berita hoaks yang disebarkan sejumlah kalangan dengan agenda tertentu atau murni karena kepolosan diri. Sehingga apapun informasi yang diterima langsung diolah dan menarik kesimpulan sendiri darinya.

Apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi (conspiracy theory) adalah penjelasan atas suatu peristiwa yang berbeda dengan hasil analisa umum atau berbeda dengan hasil investigasi resmi penyelidik atau keputusan pengadilan. Teori konspirasi biasanya timbul dari kalangan tertentu dengan tujuan politis atau lainnya.[13]

Peristiwa mutakhir yang paling terkenal dengan teori konspriasi adalah a) serangan gedung World Trade Center New York pada 11 September 2001; dan b) Bom Bali I pada 12 Oktober 2002.

Banyak teori konspirasi yang berkembang terkait peristiwa tersebut. Walaupun hasil investigasi resmi dari otoritas terkait kedua tragedi tersebut sudah keluar dan hakim pengadilan kedua negara sudah memutuskan siapa yang bersalah dan berapa tahun hukuman penjara yang dijatuhkan.

Mempercayai teori konspirasi memang terkadang menyenangkan untuk menghibur diri. Terutama apabila peristiwa yang terjadi akan memojokkan Islam, seperti dalam kasus terorisme dan adanya gerakan ekstrim seperti ISIS, Al-Qaidah, dan Jamaah Islamiyah yang disebut sebagai propaganda Yahudi dan Amerika. Namun, apabila umat Islam lebih percaya teori konspirasi daripada fakta yang lebih jelas dan kuat, maka umat Islam akan seperti orang sakit tumor yang tidak mau mengakui kalau dia sedang sakit. Akibatnya, ia tidak akan pernah sembuh. Padahal penyakit itu mungkin bisa sembuh apabila ia mengakuinya dan segera mengambil langkah menanganinya.

Percaya pada teori konspirasi dibanding berita mainstream juga tampak aneh. Kalau berita dari media mainstream yang profesional tidak dipercaya, mengapa justri percaya pada berita ala warung kopi yang akurasi kebenarannya justru sangat rendah?

 

Toleran pada Perbedaan Politik

            Yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman bahwa pilihan politik adalah hal biasa. Bahkan sangat manusiawi dan pada banyak kasus tidak ada kaitannya dengan agama.

Apabila ulama fikih madzhab empat biasa berbeda dalam berijtihad di bidang syariah, maka mengapa kita tidak bisa toleran dalam perbedaan di bidang pilihan politik?

Di sebagian daerah di mana bahkan pemilihan kepala desa (pilkades) saja bisa berlangsung sangat panas, adalah tugas ulama dan Habaib Aswaja untuk bisa menjadi pendingin situasi dan menjadi sosok pemersatu. Tanpa itu semua, maka konflik mematikan dan menghancurkan seperti yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah, sebagaimana dikisahkan di buku ini, akan menjadi kenyataan di Tanah Air kita dalam waktu yang tidak lama lagi. Naudzubillah min dzalik.

Bagi Politisi Tidak Ada Musuh atau Teman Abadi

Bagi pemula dan penggembira di dunia politik, ada satu jargon terkenal yang harus diingat yaitu:  “In politics no permanent friends, no permanent enemies but permanent interest.” (Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politics. Yang abadi hanyalah kepentingan).[14] Bagi politisi kawakan, hari ini musuh berkompetisi, besok bisa jadi teman berkoalisi. Ini peringatan keras bagi kalangan penggembira politik arus bawah untuk selalu santai dan menjauhi emosi personal dalam memihak atau mendukung salah satu calon serta tetap menjaga kewarasan nalar.

Pandangan Habib Umar tentang Khilafah

Pada acara  Majelis Muwashalah Bayna Al-Ulama wa al-Muslimin di Puncak Bogor tahun 2009,  Habib Umar bin Hafidz memberi tausiah panjang terkait Khilafah.[15]  Salah satu poin menarik adalah menurut beliau sistem Khilafah itu sudah tidak ada lagi. Ia hanya ada selama 30 tahun  pertama setelah wafatnya Nabi.

Poin kedua yang menarik adalah saat Habib Umar ditanya oleh Felix Siauw, seorang aktivis HTI, tentang masa depan Islam. Beliau menjawab, “Dengan hadirnya Islam (diamalkan) dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat, bukan dengan mendirikan khilafah.”[16]

Poin ketiga yang tak kalah penting dari pesan Habib Umar adalah larangan keras membangkang atau menjadi pemberontak kekuasaan yang sah. Beliau menjelaskan itulah yang dilakukan oleh para ulama Salafus soleh dan generasi setelahnya termasuk para ulama fikih madzhab empat di mana tidak pernah ada kasus pemberontakan yang dilakukan mereka.

Footnote

[1] Rod Hague; Martin Harrop (31 May 2013). Comparative Government and Politics: An Introduction. Macmillan International Higher Education. hlm. 1.

[2] Abu Dawud meriwatkan sebuah hadis di mana Nabi bersabda: : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (Apabila ada tiga orang yang keluar dalam perjalanan, maka hendaknya salah satunya menjadi amir). Hadis Hasan menurut Imam Nawawi.

[3] QS An-Nisa 4:59 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

[4] Teks asal: أن أولي الأمر هم الأمراء. Hadis ini menurut Ibnu Hajar Asqalani sanadnya sahih. Lihat, Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, hlm. 12/464.

[5] Lihat, Tafsir At-Thabari, hlm. 8/502. Teks asal: أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة

[6] Ayat-ayat serupa tentang wajibnya berpolitik dan dibentuknya negara dapat dilihat pada QS Al-Maidah 5:83, Al-Maidah 5:59 dan Al-Hadid 57:25.

[7] Syahrastani, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, hlm. 489. Teks asal: ألا إن محمداً قد مات ، و لا بد لهذا الدين ممن يقوم به

[8] A. Fatih Syuhud, Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat, Pustaka Alkhoirot, 2015.

[9] Kampanye hitam (black campaign) harus dibedakan dengan kampanye negatif (negative campaign). Yang pertama berisi fitnah atau berita bohong, sedangkan yang terakhir adalah berita faktual tentang seseorang dari sisi negatifnya.

[10] Daruqutni, Sunan Ad-Daruqutni, hlm. 2/5, no. 1759; Tabrani, Al-Ausath, hlm. 6/247. Hadis ini dikutip oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultoniyah, hlm. 17.

[11] Fitch, Marc E. (21 March 2013). Paranormal Nation: Why America Needs Ghosts, UFOs, and Bigfoot.

[12] Pada 22 November 2016 majelis hakim yang dipimpin Sinung Hermawan menyatakan kedua terdakwa bersalah. Lihat, “Jejak Obor Rakyat: ‘Hajar’ Jokowi di 2014, Divonis 2016”, detik.com 12 Desenber 2018.

[13] David Aaronovitch, (2009). Voodoo Histories: The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History. Jonathan Cape. hlm. 253.

[14] Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder. Ada yang mengatakan ini pertama diucapkan oleh Winston Churchill. Versi Arab: في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم هناك مصالح دائمة

[15] Ceramah beliau kemudian disarikan dan dimuat di Majalah Al-Kisah Tahun X/No. 17/20 Agustus – 2September 2012, hal. 45-57. Artikel lengkapnya dapat dilihat di Appendix buku ini pada halaman 420.

[16] Dalam acara tabligh akbar yang bertajuk “Silaturahmi Para Muallaf dan Pembina Rohani”, bertempat di Masjid Jakarta Islamic Center (JIC), Jakarta Utara, 20 September 2019.

Artikel Terkait:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.