Oleh A. Fatih Syuhud
Jawa Pos, Rabu, 12 Mei 2004
Imperium tidak pernah belajar dari sejarah. Mereka roboh atau mundur karena tidak menangkap pesan sejarah. Kendati demikian, mereka merasa dapat mengubah sejarah. Amerika Serikat (AS) dalam tahap tertentu menjadi demokrasi imperial. Mereka percaya demokrasi dan tidak segan menggunakan kekuatan untuk memberlakukannya di negara lain. Mereka melakukan itu di Iraq dan Afghanistan dan secara terbuka menyatakan akan memberlakukan perubahan rezim di negara yang dapat menimbulkan ancaman, teroris, atau lainnya, kepada AS. Negara-negara yang masuk dalam daftar ’poros setan’ mereka anggap tidak demokratis.
AS adalah yang pertama mengakui kekuatan nasionalisme pasca-Perang Dunia II, ketika negara-negara Arab yang sekarang terbentuk dari kepingan imperium Turki yang membusuk. Dalam Perang Dunia II nasionalisme didukung dan didorong di berbagai negara di bawah pendudukan Nazi, baik Yunani, Prancis, Yugoslavia, maupun negara Eropa lainnya. Gerakan perlawanan merupakan kelanjutan dari nasionalisme laten, yang mengemuka ketika negara-negara itu diduduki Nazi.Mengapa AS tidak memikirkan resistansi serupa dari sebuah negara semacam Iraq? Kalangan pembuat kebijakan AS tentu tidak terlalu naif dengan berpikir bahwa dengan hanya mengganti Saddam dan mencoba memberlakukan demokrasi, seluruh populasi Iraq akan berbaris di belakang AS. AS juga telah menyentuh sentimen laten perpecahan religius di Iraq antara Syiah, Sunni, dan Kurdi. Syiah juga menunjukkan perpecahan di antara mereka sendiri dan berbagai usaha sedang dilakukan guna menjamin dukungan Grand Ayatullah Ali al-Sistani. Namun, perang hampir berkecamuk antara kelompok Syiah militan yang lain dan pasukan AS.
Rencana pemerintahan Bush membentuk pemerintah interim baru di Iraq membuat banyak restriksi pada kedaulatan Iraq, termasuk komando terbatas atas angkatan bersenjata. Dan, tak ada otoritas untuk membuat hukum baru. Tak jelas siapa yang akan berkuasa di Baghdad.
Kekuatan lain yang gagal dipahami AS adalah fundamentalisme Islam. AS mungkin harus bertempur dengan fenomena ini selama sisa abad ke-21 apabila ingin tetap menjadi satu-satunya adidaya. Pada akar anti-Amerikanisme di seluruh dunia, di dunia Islam, terletak anggapan ketidakadilan pada rakyat Palestina. Inilah akar penyebabnya. Yang lain adalah gejala. Dukungan membuta kepada Israel dan kebijakan terorisme negaranya itulah yang telah, sedang, dan akan menciptakan puluhan Al Qaidah dan Usamah Bin Laden. Seluruh isu di atas menjadi berlipat ganda dengan pendudukan AS atas Iraq.
Afrika memiliki populasi sekitar 700 juta. Sepertiga adalah muslim. Dari 54 anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), 27 berada di kawasan Afrika. Dalam sebuah kajian tentang meningkatnya fundamentalisme Islam di Afrika, ditemukan bahwa populasi muslim umumnya anti-Amerika walaupun pemerintahan mereka tunduk pada IMF dan Bank Dunia. Alasan utamanya adalah isu Israel-Palestina. Karena itu, baik pendudukan Iraq maupun keberadaan AS di Afghanistan tidak dapat diterima oleh mayoritas populasi muslim seluruh dunia.
Abdullah al-Oteibi, mantan fundamentalis dan saat ini bekerja sebagai periset hukum di Riyadh, mengatakan kepada seorang wartawan The Herald Tribune (24/04/04) bahwa ketika menyaksikan operasi Israel di Palestina dan kekejaman AS di Iraq, para muslim merasa marah dan frustrasi. Mereka tidak dapat mengontrol kemarahan mereka dan mereka mengagumi Bin Laden. Semakin banyak AS mengerahkan pasukan di tempat semacam Iraq, dan Israel di kawasan pendudukan, akan semakin besar kemarahan itu. Kalau AS tak menghentikan siklus kekerasan ini, hanya akan timbul peningkatan kemarahan di dunia Islam.
Perang Iraq pimpinan AS juga menjadi penyebab utama terciptanya konflik Aliansi Trans-Atlantik. Menarik dicatat bahwa sejak akhir Perang Dunia II, inilah kali pertama Jerman mengambil posisi publik yang secara terbuka menentang AS. Prancis pernah berbuat serupa sebelumnya, tetapi bergabungnya Jerman dengan Prancis betul-betul mengejutkan. Prancis berpenduduk muslim hampir lima juta, yang merupakan warga negara Prancis. Prancis tentu tidak ingin memiliki minoritas yang marah, yang dapat menyebabkan kekacauan internal dalam lingkup perbatasannya. Ini juga yang menjadi pemikiran beberapa negara Eropa lain.
Ekspansi Uni Eropa (UE) juga menimbulkan sejumlah perbedaan dalam isu dukungan atas AS. Delapan dari sepuluh anggota baru adalah anggota bekas Blok Timur atau bagian dari bekas Uni Soviet (Estonia, Latvia, dan lain-lain). Bangsa-bangsa ini mengkhawatirkan Federasi Rusia dan mencoba bergabung dengan NATO. Kebanyakan dari mereka adalah anggota NATO. Romania dan Bulgaria belum bergabung dengan UE, tetapi anggota dari aliansi militer. Semua negara ini pendukung kuat AS karena menganggap AS satu-satunya penjamin keamanan dan perbatasan mereka. Mereka juga menyumbang pasukan ke Iraq.
Pemerintah baru di Spanyol telah menarik pasukannya dari Iraq dan bergabung dengan Jerman dan Prancis dalam perlawanan mereka atas keberadaan AS di negara itu. Berbagai perbedaan dalam tubuh UE ini membuat Menhan AS Donald Rumsfeld menjuluki mereka dengan “Eropa Baru” dan “Eropa Lama”. Tampaknya sulit memecahkan perbedaan-perbedaan itu dalam waktu dekat. Presiden Prancis Jacques Chirac menyatakan, Prancis tidak akan mengirim pasukan ke Iraq kendati seandainya terdapat resolusi baru DK PBB yang memberikan PBB peran utama dalam pemeliharaan perdamaian dan rekonstruksi di Iraq. Jerman juga tidak akan mengirim pasukannya. Begitu juga, terdapat sejumlah perbedaan antara AS dan “Eropa Lama” soal nasib bangsa Palestina.